11 menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan
Kedua pemberian kewenangan pengelolaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Oditurat dalam pengelolaan barang rampasan tidak memiliki landasan yuridis yang cukup. Dasar pemberian kewenangan Pimpinan KPK dan Jaksa Agung sebagai Pengurus Barang tidak memiliki rujukan hukum baik pada KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 2014. c Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang. debitor atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita. tersebut. d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selamaArsitekturPerbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan
. 73 474 210 31 272 211 403 245